Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dibayangi ancaman krisis kelistrikan serius. Pemadaman bergilir dilaporkan telah berlangsung sejak Senin (8/6/2026) di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur, dengan sistem Jamali dikabarkan tekor pasokan hingga 750 MW pada siang hari dan melonjak ke 1.500 MW saat beban puncak malam.
Stok Batubara Nyaris Habis
Sumber dari internal PLN menyebut pemadaman bergilir di Jawa terpaksa dilakukan demi pemerataan energi, sementara Bali dan Jakarta tetap diupayakan menyala karena performa PLN harus dijaga selagi Presiden berada di Jakarta.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, memaparkan data yang mengkhawatirkan. Berdasarkan catatannya, PLTU milik PLN Group hanya memiliki cadangan batubara sekitar 12 hari, sedangkan PLTU IPP tinggal 11 hari — jauh di bawah standar Peraturan Direksi PLN yang mewajibkan stok minimal 26 hari. Per 9 Juni 2026, sejumlah PLTU di Jamali yang dikendalikan PLN Group sudah masuk kategori "lampu merah", antara lain Paiton, Pacitan, Tanjung Awar-awar, Rembang, Indramayu, Adipala, Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, dan Tanjung Jati. Sementara PLTU IPP yang kondisinya juga kritis meliputi Paiton, Jawa, Cilacap, dan Celukan Bawang.
Yudhistira mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis. Ia menegaskan listrik adalah kebutuhan vital yang jika tidak cepat ditangani bisa membuat Pulau Jawa lumpuh.
Desakan Rombak Total Direksi PLN di RUPS 15 Juni
Krisis ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap kinerja Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang telah menjabat hampir enam tahun. Yudhistira menilai momentum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 15 Juni 2026, sesuai penegasan COO Danantara Dony Oskaria, harus dimanfaatkan Presiden untuk merombak total jajaran direksi dan komisaris PLN.
Ia menilai Darmawan Prasodjo sudah pantas dicopot karena kinerjanya dianggap buruk dan lebih mengedepankan pencitraan, di tengah kondisi perusahaan yang babak belur selama masa kepemimpinannya. Direktur lain seperti Direktur LHC Yusuf Didi juga dinilai perlu diganti untuk penyegaran.
Tudingan ini menambah deretan kritik yang sudah mengarah ke Darmawan sejak rangkaian blackout besar yang melanda Sumatera pada akhir Mei 2026. Kelompok masyarakat sipil Jaga Marwah bahkan secara terbuka menyebut Darmawan sudah tidak layak memimpin PLN dan harus dipecat karena masa jabatannya yang sudah terlalu lama.
Belum ada tanggapan resmi dari PLN terkait tuduhan-tuduhan ini maupun rencana RUPS mendatang.
